40 Tahun Berbuat Dosa

Dalam sebuah riwayat pada zaman Nabi Musa as, kaum bani Israil pernah ditimpa musim kemarau panjang, lalu mereka berkumpul menemui Nabi Musa as dan berkata: "Wahai Kalamullah, tolonglah doakan kami kepada Tuhanmu supaya Dia berkenan menurunkan hujan untuk kami!"

Kemudian berdirilah Nabi Musa as bersama kaumnya dan mereka bersama-sama berangkat menuju ke tanah lapang. Dalam suatu pendapat dikatakan bahwa jumlah mereka pada waktu itu lebih kurang tujuh puluh ribu orang.

Setelah mereka sampai ke tempat yang dituju, maka Nabi Musa as mulai berdoa. Diantara isi doanya itu ialah:

"Tuhanku, siramlah kami dengan air hujan-Mu, taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dan kasihanilah kami terutama bagi anak-anak kecil yang masih menyusu, hewan ternak yang memerlukan rumput dan orang-orang tua yang sudah bongkok. Sebagaimana yang kami saksikan pada saat ini, langit sangat cerah dan matahari semakin panas.

Tuhanku, jika seandainya Engkau tidak lagi menganggap kedudukanku sebagai Nabi-Mu, maka aku mengharapkan keberkatan Nabi yang ummi yaitu Muhammad SAW yang akan Engkau utus untuk Nabi akhir zaman."

Kepada Nabi Musa as Allah menurunkan wahyu-Nya yang isinya: "Aku tidak pernah merendahkan kedudukanmu di sisi-Ku, sesungguhnya di sisi-Ku kamu mempunyai kedudukan yang tinggi. Akan tetapi bersama denganmu ini ada orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan maksiat selama empat puluh tahun. Engkau boleh memanggilnya supaya ia keluar dari kumpulan orang-orang yang hadir di tempat ini! Orang itulah sebagai penyebab terhalangnya turun hujan untuk kamu semuanya."

Nabi Musa kembali berkata: "Wahai Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang lemah, suaraku juga lemah, apakah mungkin suaraku ini akan dapat didengarnya, sedangkan jumlah mereka lebih dari tujuh puluh ribu orang?" Allah berfirman: "Wahai Musa, kamulah yang memanggil dan Aku-lah yang akan menyampaikannya kepada mereka!."

Menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Nabi Musa as segera berdiri dan berseru kepada kaumnya: "Wahai seorang hamba yang durhaka yang secara terang-terangan melakukannya bahkan lamanya sebanyak empat puluh tahun, keluarlah kamu dari rombongan kami ini, karena kamulah, hujan tidak diturunkan oleh Allah kepada kami semuanya!"

Mendengar seruan dari Nabi Musa as itu, maka orang yang durhaka itu berdiri sambil melihat kekanan kekiri. Akan tetapi, dia tidak melihat seorangpun yang keluar dari rombongan itu. Dengan demikian tahulah dia bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi Musa as itu adalah dirinya sendiri. Di dalam hatinya berkata: "Jika aku keluar dari rombongan ini, niscaya akan terbukalah segala kejahatan yang telah aku lakukan selama ini terhadap kaum bani Israil, akan tetapi bila aku tetap bertahan untuk tetap duduk bersama mereka, pasti hujan tidak akan diturunkan oleh Allah SWT."

Setelah berkata demikian dalam hatinya, lelaki itu lalu menyembunyikan kepalanya di sebalik bajunya dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya sambil berdoa:

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah durhaka kepada-Mu selama lebih empat puluh tahun, walaupun demikian Engkau masih memberikan kesempatan kepadaku dan sekarang aku datang kepada-Mu dengan ketaatan maka terimalah taubatku ini."

Beberapa saat selepas itu, kelihatanlah awan yang bergumpalan di langit, seiring dengan itu hujanpun turun dengan lebatnya bagaikan ditumpahkan dari atas langit.

Melihat keadaan demikian maka Nabi Musa as berkata: "Tuhanku, mengapa Engkau memberikan hujan kepada kami, bukankah di antara kami tidak ada seorang pun yang keluar serta mengakui akan dosa yang dilakukannya?"

Allah berfirman: "Wahai Musa, aku menurunkan hujan ini juga di sebabkan oleh orang yang dahulunya sebagai sebab Aku tidak menurunkan hujan kepada kamu."

Nabi Musa berkata: "Tuhanku, lihatkanlah kepadaku siapa sebenarnya hamba-Mu yang taat itu?"

Allah berfirman: "Wahai Musa, dulu ketika dia durhaka kepada-Ku, Aku tidak pernah membuka aibnya. Apakah sekarang aku akan membuka aibnya itu ketika dia telah taat kepada-Ku? Wahai Musa, sesungguhnya Aku sangat benci kepada orang yang suka mengadu. Apakah sekarang Aku harus menjadi pengadu?"

[ Dikutip dari buku: "1001 Keinsafan "Kisah-kisah Insan Bertaubat. Oleh: Kasmuri Selamat MA]

Read More

Unplug & Reconnecting MySelf

My first month in new working environment has passed on the 22 Jan 2015. Soon after that I was amazed by a word given by one amongst my director in Swiss warmed me with his word to reconnect myself. Not like before too much on works.

Hi everyone,

We are getting close to the end of the year so time to slow down and reconnect again

We had our first version of Reconnecting Day last year when we all took time to reconnect with nature and each other, reflect on the past year and look at the year ahead of us. We encourage teams to organise  a reconnecting day again this year but this time with an added focus on what we call “earthworm times”. Some of you will have heard about this already, but otherwise here is the description of the earthworm times in the updated Transformation tool (we will share the full document with everyone shortly):

"When we started the Transformation Tools process at the last leadership forum in April, a key underpinning challenge was to give space for more Great Mother energy in our work. We coined this “radical self-care”. Yet we should recognise that 4 months into this change process, this issue has not fundamentally improved if not gotten worse. More clients come to us for help and whole industries look to us to bring transformation. We struggle to keep up with the demand and recruiting new staff fast enough.

Other than accelerating our recruitment effort, much will depend on inner discipline and so using our Good King energy. The world around us is not going to stop, especially as we continue to spread our model and impact. We are the only ones, individually and as a team who can decide to preserve ourselves, regularly change gears, listen to one another, replenish our batteries and hopefully make better choices.

 We have decided to use the term “earthworm time” to refer to those daily, weekly or monthly rituals when we choose to slow down and reconnect with ourselves and each other. They are the Great Mother, gardening times, as the earthworm works and airs the soil. They are spaces between reflection and action when we can make sense of what is going on and refill our tanks. These earthworm times should be very simple: starting with checking-in with one another to talk about “how we are doing”, as people, as well as encouraging each staff to identify activities which help them to step back from the work, rejuvenate and reflect, and then recognising the importance of giving them the space to carry this out.”

Earthworm activities can be as diverse as walking the dog (if your name is Scott…), meditation, reading, team outings, creative team sessions, etc… What is important is that they are good for you and your team soul and that they are part of your schedule. Reconnecting day is in itself an Earthworm time. But what can you and your team do to embed those gardening moments in your work on a daily, weekly or monthly basis? Both individually and as a group. It would be great that during this reconnecting day you get the opportunity to share your ideas and talk about how you are going to support each other to make those happen. And do share those ideas on Yammer to inspire others!

Finally remember to leave time during this reconnecting day just to have fun and enjoy nature :) Get out of the office, find nature and inspiration… wherever it might be for you!

It is quite in the year already but it can also be something you plan for early next year as a good way to start and bound your team together. We leave it up to you to decide if and when you will organise your reconnecting day (it can also be half day) and do contact me if you need any clarification or support.

Have a great reconnection everyone and do share pictures and learnings!

Best wishes

Julien

Read More

WILMAR No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy

DEC 2014

Purpose:

Wilmar International recognizes that while plantation development has contributed significantly to economic development, deforestation and other unsustainable practices have many negative consequences for people and the environment. For that reason, we are working closely with other growers, traders, processors, NGOs, end- user companies, financial institutions and other industry stakeholders to protect forests, peatlands, and human and community rights. To advance this industry transformation, we hereby announce this company policy:

No Deforestation

No development of High Carbon Stock (HCS) Forests

No development of High Conservation Value (HCV) Areas

No burning

Progressively reduce greenhouse gas (GHG) emissions on existing plantations

No Development on Peat

No development on peat regardless of depth

Best Management Practices for existing plantations on peat

Where feasible, explore options for peat restoration by working with expert stakeholders and communities

No Exploitation of People and Local Communities

Respect and support the Universal Declaration of Human Rights

Respect and recognize the rights of all workers including contract, temporary and migrant workers

Facilitate the inclusion of smallholders into the supply chain

Respect land tenure rights

Respect the rights of indigenous and local communities to give or withhold their Free, Prior and Informed Consent (FPIC) to operations on lands to which they hold legal, communal or customary rights

Resolve all complaints and conflicts through an open, transparent and consultative process.

Core to our policy is a commitment to creating a transparent sourcing network with full traceability. We look forward to close consultation with communities, NGOs, our industry partners, and financial institutions to ensure effective implementation of these policies.

Scope:

All provisions in this policy, with no exception, apply to:All Wilmar operations worldwide, including those of its subsidiaries, any refinery, mill or plantation that we own, manage, or invest in, regardless of stake.

All third-party suppliers from whom we purchase or with whom we have a trading relationship.

1. No Deforestation

No Development on High Carbon Stock Forests. Since 2011, research in Indonesia, and more recently in Africa, has sought to develop a pragmatic and strong operational method to identify land that is forest and should beconserved and land that is degraded and can be developed. This research, which is still ongoing, has identified six vegetation “strata”:

High Density Forest: Remnant forest of advanced secondary forest close to primary condition Medium Density Forest: Remnant forest but more disturbed than High Density Forest Low Density Forest: Appears to be remnant forest but is highly disturbed and recovering with composition of older forest

Young Regenerating Forest: Mostly young regrowth forest that have regenerated over 10 years but with occasional patches of older forest

Young Scrub: Areas that have been cleared within the last 10 years with some woody regrowth of pioneer species and grass-like ground cover Cleared/Open Land: Very recently-cleared land with mostly grass or crops and few non-crop woody plants.

Wilmar recognizes primary forests as well as High, Medium, Low Density and Regenerating Forests as High Carbon Stock (HCS) Forests. High carbon stock does not apply to plantations or other land in agricultural production.

Wilmar understands that further research and pilot studies are underway across anumber of geographies to identify HCS areas that can and should be protected.

Wilmar will engage and participate in this on-going research. Before implementation of HCS area conservation, there will be expert review and participatory consultation with governments, communities and NGOs.

Wilmar further understands and supports the fact that this research and development is based on fundamental ecological landscape conservation principles that aim to identify and protect as much HCS forest in the landscape as possible. The work also includes pragmatic assessments of social, economic and political factors that will affect the future viability of identified HCS patches.

Wilmar commits to engaging in and supporting this critical work. We will ensure that there is a robust, scientifically-sound, socially, politically and economically acceptable approach to identifying and protecting HCS forests.

In the interim and until this approach is finalized, HCS forests will be protected. Young Scrub and Cleared/Open Land areas may be developed.While HCS research continues in Africa, Wilmar will work with all relevant stakeholders (Government, social and environmental civil society, local communities, experts etc) to develop and implement an appropriate HCS threshold that protectsn high carbon stock forests, biodiversity and community and human rights while providing social and economic opportunity, and that will determine whether Young Regenerating Forest areas may be selectively developed. No new land development will occur until this research and consultation have been finalized. In the interim and until such a determination is made, the global standards included here will apply:

Young Regenerating Forests and other HCS forests will be protected, and Young Scrub and Cleared/Open Land areas may be developed. Any plantation development activity must implement the current HCS method to identify HCS areas for protection.

2. High Conservation Value Areas

Wilmar pledges to identify and protect HCV areas in all estates within our global supply chain under the full scope of this policy. We will continue to implement international best practices in the identification and management of HCV areas in accordance with Principle 5.2 and 7.3 of the “RSPO Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2013”.

Wilmar recognizes that many non-forest areas are also High Conservation Value, and also contain high social and cultural values. We will ensure that these non-forest HCV areas are also protected in accordance with the full scope of this policy.

Wilmar recognizes that there are a limited number of competent HCV assessors who can do a credible HCV assessment in many parts of the world. Where there are difficulties finding appropriate assessors, Wilmar will work with the broader stakeholder community to identify and engage appropriate experts.

Wilmar will support the conservation and restoration of important forests, peatlands, and other ecologically and culturally important lands within the landscape in which we operate. We will investigate options to do this with a wide range of stakeholders, including governments and civil society.

We will also undertake enrichment planting of HCV areas, riparian areas, areas along major roads within plantation complexes, and available vacant space not suitable for crops and this will add to the HCS of the area. Areas identified as containing community and culturally significant HCVs will be managed to maintain these values

We will work with relevant authorities and take strong measures to protect native animals and plants, especially endangered and threatened species. Poaching of wildlife in plantations or forests is prohibited. Hunting, capturing, extracting, and trafficking wild animals on plantations is prohibited.

We respect the traditional rights of indigenous groups and communities to hunt. We will work together with these groups to ensure that hunting occurs in a controlled manner and in areas designated for those purposes provided that their hunting activities are legal, non-commercial, do not involve threatened or endangered species, do not threaten the long-term viability of the species, and do not have negative impacts on ecological processes important for agriculture and local ecosystem sustainability.

3. No Burning

We will implement a “No Burn” policy, which means that there can be no use of fire in the preparation of new plantings, or re-plantings or any other developments, in accordance with the full scope of this Policy

Progressively Reduce Greenhouse Gas Emissions on ExistingPlantations

We will identify significant pollutants and greenhouse gas emissions, and plans will be prepared and implemented to reduce or minimize them. We will adopt and implement significant GHG emissions reduction targets, and these will be achieved through treating mill effluent to reduce methane emissions, avoiding deforestation, and best practice management of cultivated peatland, and where applicable through restoration of peatland and peat forest to reduce emissions.

We will establish a monitoring system to regularly report progress in reducing these significant pollutants and emissions from plantation and mill operations using appropriate tools, such as the RSPO-endorsed palm GHG tool or its equivalent.

4. No Development on Peat

No Development on Peatland regardless of Depth

A peat soil contains more than 65% organic matter. Wilmar will not accept any development of any peatland, regardless of the depth of peat in accordance with the full scope of this policy.

Best Management Practices for Existing Plantations on Peat Where plantations have been established on peat in the past, Wilmar will work with expert stakeholders to ensure that Best Management Practices for peat, as defined by the RSPO and peat experts, are adopted.

Where Feasible, Explore Options for Peat Restoration by Working with Expert Stakeholders and Communities. As crops planted on peat meet the end of their current rotation, Wilmar will explore options for the long-term restoration of peatland and peat forest.

5. No Exploitation of People and Communities

Respect and Support the Universal Declaration of Human Rights

We commit to upholding and promoting the Universal Declaration of Human Rights for all workers, contractors, indigenous people, local communities and anyone affected by our operations under the full scope of this Policy.

Respect and Recognize the Rights of All Workers including Contract, Temporary and Migrant Workers

We commit to ensuring that the rights of all people working in any operation covered under the full scope of this policy are respected according to local, national and ratified international laws. We also commit to ensuring international best practices where legal frameworks are not yet in place. The following principles are core elements that we will implement as part of this policy:

i. Child labour – the company and its suppliers/sub-contractors shall not knowingly use or promote the use of child labour and shall take appropriate measures to prevent the use of such labour in connection with their activities. The company shall employ remedial actions in the case that child labour is uncovered to ensure appropriate follow-up on and assistance for protection of the child’s welfare.

ii. Forced and bonded labour - the company and its suppliers/sub-contractors shall not knowingly use or promote the use of forced or bonded labour or human trafficking and shall take appropriate measures to prevent the use of such labour in connection with their activities. The company shall employ remedial actions in the case that such labour or trafficking is uncovered to ensure that victims are referred to the existing services for support and assistance. iii. Ethical recruitment – the company and its suppliers/sub-contractors shall ensure that no fees or costs have been charged, directly or indirectly, in whole or in part, to job-seekers and workers for the services directly related to recruitment for temporary or permanent job placement, including when using the services of Private Recruitment or Employment Agent or performing recruitment activities directly.

iv. No unlawful document retention - the company and its suppliers/sub-contractors shall strive to ensure that job-seekers are not required to provide monetary deposit or other collateral as a condition of employment; and are not subject to the unlawful withholding of wages, identification cards, passports or other travel documents, or other personal belongings without their consent.

v. Occupational health and safety - the company and its suppliers/sub-contractors shall protect workers from exposure to occupational health and safety hazards that are likely to pose an immediate risk of permanent injury, illness or death.

We will work to protect workers, local communities, and the environment from exposure to hazardous chemicals. Use of pesticides that are categorized as World Health Organization Class 1A or 1B listed by the Stockholm or Rotterdam Conventions are not used, except in specific and urgent situations. The use of Paraquat is prohibited. We will work with stakeholders to determine and implement alternative pest control strategies to totally avoid these pesticides.

vi. Workplace accident insurance - the company and its suppliers/sub-contractors shall provide accident insurance for to all workers covering medical treatment for work-related illness and injury; and compensation for work-related illness and injury causing death or permanent disability.

vii. Employment contracts - the company and its suppliers/sub-contractors shall ensure that workers are given in writing, in a language that they understand, the details of their working conditions, including but not limited to the nature of the work to be undertaken, rate of pay and pay arrangements, working hours, vacation and other leave, and all other benefits of employment. In keeping with RSPO Principle 6.6, we will respect the rights of personnel to form and join trade unions of their choice, and to bargain collectively. Where the right to freedom of association and collective bargaining are restricted under law, parallel means of independent and free association and bargaining should be made available to all such personnel.

viii. Wages - the company and its suppliers/sub-contractors shall ensure all workers are paid a wage equal to or exceeding the legal minimum wage

ix. Working hours - the company and its suppliers/sub-contractors shall ensure that workers are not working more than sixty (60) hours per week, including overtime; that overtime hours are worked on a voluntary basis; and that workers have at least one day off in seven.

x. Record keeping - the company and its suppliers/sub-contractors shall maintain a transparent and reliable record of working hours and wages for all workers.

xi. Respect for diversity - the company and its suppliers/sub-contractors shall ensure that workers are protected from any discrimination that would constitute a violation of their human rights; shall establish working practices that safeguard against any unlawful or unethical discrimination; and shall endeavour to ensure that migrant workers are treated no less favourably than other workers performing similar task

xii. Harassment and abuse - the company and its suppliers/sub-contractors shall ensure the implementation of policies to prevent and remediate harassment and abuse, including sexual harassment and abuse.

xiii. Access to remedy - the company and its suppliers/sub-contractors shall ensureworkers have access to judicial remedy and to credible grievance mechanisms, without fear of recrimination or dismissal.

xiv. Data protection principles - the company and its suppliers/sub-contractors shall ensure confidentiality in all of their dealings and ensure that permission has been given and documented before disclosing, displaying, submitting or seeking confidential or personal information or data obtained in connection with the recruitment or employment of workers.

xv. Accommodations – When housing accommodations are provided, the companyand its suppliers/sub-contractors with whom they are engaged in long-term contracts shall ensure that

a. they are adequate and safe;

b. separate and segregated accommodations are provided for single men and women;

c. there are no restrictions imposed which interfere with workers’ rights to leave the housing facility during their free time;

d. the average living space in the absence of National regulations will be not less than 3.8m² per individual;

e. sleeping quarters are possible to lock from both outside and inside; and

f. each worker has a locker to secure his or her belongings.

xvi. These rights include those of personnel to form and join trade unions of their choice, and to bargain collectively. Where the right to freedom of association and collective bargaining are restricted under law, parallel means of independent and free association and bargaining are made available for all such personnel.

6. Facilitate the Inclusion of Smallholders into the Supply Chain

Smallholders are a critical part of the industry, and they face unique situations. Wilmar will conduct ongoing consultations with smallholders, and provide technical assistance and support to smallholders to help them achieve rapid compliance with this policy.

Wilmar welcomes support from governments and civil society to assist smallholders in achieving compliance.

Respect Land Tenure Rights. Making reference to the Food and Agriculture Organization’s Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure, Wilmar will respect tenure rights, and recognize duties and responsibilities associated with tenure rights, such as respect for the long-term protection and sustainable use of land, forests, and fisheries. This is done in cognizance of the national obligations, constitutions, local laws and regulations of the country we are operating.

Respect the Rights of Indigenous and Local Communities to give or withhold their Free, Prior and Informed Consent (FPIC) to Operations on Lands to Which They Hold Legal, Communal or Customary Rights

Wilmar pledges to respect and recognize the long-term customary and individualrights of indigenous and local communities, and commit to ensuring legal compliance as well as international best practices in FPIC are implemented, in accordance with the full scope of this policy, prior to commencing any new operations. Wilmar will engage with international stakeholder communities to ensure FPIC processes are correctly implemented and continuously improved.

Resolve All Complaints and Conflicts through an Open, Transparent and Consultative Process. Wilmar will develop and maintain processes for the responsible handling of all complaints at the local, regional, national and international levels. These processes will be developed and updated and improved as conditions warrant in consultation with stakeholders and will be made publicly available.

Wilmar commits to actively promote and support the responsible resolution of any conflicts. This will include working with relevant stakeholders such as the RSPO grievance panel to ensure that conflicts are resolved through mutually agreed processes that respect customary and individual rights and that ensure the free, prior and informed consent of relevant stakeholders to any resolution agreements.

Wilmar maintains a clear and strong commitment to non-violence and will do whatever possible, in all contexts, to prevent the use of force or the threat or real application of violence.

Wilmar commits to actively and constructively engaging with all stakeholders, including communities, governments, customers and civil society at the local, national and international levels. This includes a commitment to make information regarding the impacts of its operations publicly available.

Wilmar will seek to ensure that information is provided in formats and languages relevant to the affected stakeholders. Wilmar also commits to open and transparent negotiation for all joint management activities.

7. Implementation Timeline

Wilmar will create transparent sourcing networks with full traceability. Effective immediately, Wilmar will not engage in development of HCS, HCV, or peat, nor knowingly source from suppliers engaged in development of HCS, HCV, or peat.

Wilmar will work with suppliers and provide support to rapidly shift development away from these areas. These commitments will apply to all subsidiaries, refineries, mills that Wilmar owns, manages or invests in, regardless of stake and all third-party suppliers we purchase from or with whom we have a trading relationship. Wilmar understands that companies will need time to implement the Core Provisions described in this policy, but also understand the need for urgent action to delink its operations from deforestation. In addition to immediately shifting development activities away from HCS, HCV, and peatland areas upon announcement of this policy, we expect suppliers to be fully compliant with all provisions of this policy by December 31, 2015

Wilmar will develop its own Action Plan and make this plan publicly available and will publicly and transparently report on-going progress with the expectation that they will receive input, advice and feedback from a broad range of multi-stakeholders including governments, NGOs, communities, and experts.

Wilmar will work with the full range of stakeholders to constantly innovate and improve implementation of this policy.

Wilmar will cease to do business with any suppliers who our independent advisors or other stakeholders find are in serious violation of this policy, and who do not take immediate remedial action to correct those violations. However, regardless of remedial action, we will not do business with serious repeat violators of the policy.

For example, any supplier proven to be burning or developing HCS, HCV, or peatlands, or egregiously abusing human or community rights and who are not demonstrating real progress toward remedial action, will be placed on a banned list.

8. Support to Suppliers

Wilmar believes that through innovation, constructive dialogue and close cooperation between key players and stakeholders of the industry, it is possible to transform the industry into a responsible contributor to the environmental and economic well-being of the countries in which we operate. Wilmar believes in transformation through engagement. Wilmar wants all companies they are linked to in the industry to engage in implementing the core provisions of this policy.

Through our own business activities and through the support of stakeholders, Wilmar will seek to support suppliers in shifting their operations away from deforestation, peatland development, and exploitation of people and local communities.

9. Enforcement

Wilmar acknowledges that failing to strongly and unequivocally enforce these policies will lead to poor implementation. Wilmar will establish clear assessment procedures to determine their own and suppliers’ performance against this Policy. The most powerful sanction Wilmar has available is to cease doing business with a supplier. Wilmar reserves the right to disengage from any supplier based on their performance against this Guidance.

10. Stakeholder Engagement

Wilmar values stakeholder input, and will reach out to local and international NGOs, communities, governments, workers, experts and other relevant stakeholders to assist with implementation. We will seek and welcome their input and intelligence on supplier performance and review; and will quickly investigate and act upon stakeholder identification of policy violations. We will work with governments, companies, communities, NGOs and other stakeholders to support adoption of government policies that facilitate a rapid shift to an industry free of deforestation and exploitation.

11. Reporting

We will provide regular public updates on implementation of these policies, and invite stakeholders to provide input. During the first year of implementation, we will provide updates every quarter, and regular updates following that.

12. Analysis and Review

Wilmar understands the need to constantly review the effectiveness of policies and implementation practice. Wilmar will conduct constant analysis of the implementation process and will engage fully with all stakeholders in a constant review and improvement process. Wilmar’s aim is to constantly improve implementation.

As new information and knowledge comes to light, either through our experience or through others’ research or experience, Wilmar will adjust and improve the policy in ways that are consistent with our goals of protecting forests, peatlands, local communities and human rights.

13. Grievance Procedure

Wilmar will establish a Grievance Procedure to enable any stakeholder to raise a grievance against any party. All grievances logged under the Grievance Procedure will be dealt with in a timely manner, and all investigations and findings will be reported transparently with full public disclosure.

Wilmar will seek input from all stakeholders on the Grievance Procedure provisions and procedures to ensure an effective grievance mechanism. If any particular grievance is raised in the RSPO grievance process, then we will follow the RSPO process.

Read More